Beranda Nasional Kementerian ATR/BPN Dampingi Masyarakat Hukum Adat di Papua Barat dan Papua Barat...

Kementerian ATR/BPN Dampingi Masyarakat Hukum Adat di Papua Barat dan Papua Barat Daya dalam Pendaftaran Tanah Ulayat

12
0
BERBAGI

SORONG, BERITAANDALAS.COM – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendorong pendampingan kepada masyarakat hukum adat (MHA) sebagai bagian penting dalam proses pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat. Pendampingan ini diperlukan agar masyarakat memahami tahapan, hak, dan kewajibannya sebelum proses identifikasi subjek dan objek tanah ulayat dilaksanakan.

Pengadministrasian tanah ulayat dilaksanakan melalui tiga tahapan, yakni inventarisasi dan identifikasi, pengukuran dan pemetaan, serta pencatatan dan penerbitan salinan daftar tanah ulayat. Ketiga tahapan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi, Deni Santo, menjelaskan bahwa sebelum memasuki tahapan tersebut, MHA perlu mendapatkan pendampingan melalui kegiatan pra-identifikasi. Langkah ini bertujuan memastikan masyarakat memahami program pengadministrasian tanah ulayat sekaligus menyepakati keterlibatan mereka dalam proses tersebut.

“MHA butuh kegiatan pra-partisipatif bagaimana dia bisa memahami program ini. Didampingi sampai mereka mengerti betul bagaimana hak dan kewajibannya sebagai MHA. Karena, kesepakatan MHA menjadi langkah awal yang penting dalam memulai tahap pertama kegiatan pengadministrasian tanah ulayat,” ujar Deni Santo dalam kegiatan Diseminasi Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024 serta Dialog di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya, di Kota Sorong, Selasa (17/11/2026).

Ia menjelaskan, kegiatan pra-identifikasi dilakukan melalui musyawarah yang memandu MHA untuk mengenali wilayah adat, tanah ulayat, serta objek yang berada di dalamnya. Menurutnya, pengakuan terhadap keberadaan dan eksistensi suatu MHA perlu didukung oleh kejelasan subjek, objek, serta hubungan hukum diantara keduanya.

Selain itu, pra-identifikasi menjadi ruang dialog untuk mengidentifikasi lebih awal berbagai persoalan yang berkaitan dengan tanah adat. Melalui pendampingan, masyarakat diharapkan memahami proses pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat, termasuk pencatatan hak serta nilai-nilai adat yang berlaku di wilayah mereka.

“Harus diyakinin mereka itu sampai mereka menyatakan ada kesepakatan, ada keputusan bagi MHA mengikuti kegiatannya sehingga nanti pada kegiatan tahap pertama ada kemudahan bagi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi karena MHA sudah sepakat dan mereka sudah punya peta indikasi untuk nilai adatnya, untuk tanah ulayatnya,” terang Deni Santo.

Pada kesempatan yang sama, Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap pengelolaan pertanahan dan tata ruang. Pengelolaan tersebut diharapkan dapat berjalan secara berkeadilan dan berkelanjutan, termasuk dalam pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat.

“ Tentunya kegiatan pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat ini tentunya butuh kerja bersama, butuh dialog dalam menyamakan persepsi dan juga bagaimana kita melakukannya di lapangan,” ujar Rezka Oktoberia.

Kegiatan tersebut turut diisi dengan sambutan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Papua Barat, Keliopas Fenitiruma. Hadir pula Kepala Kanwil BPN Provinsi Papua, Roy Eduard Fabian Wayoi, jajaran Kepala Kantor Pertanahan di Provinsi Papua Barat, perwakilan pemerintah daerah, serta organisasi nonpemerintah (NGO) Landesa.

Selain diseminasi dan dialog, kegiatan ini juga menghadirkan diskusi panel yang melibatkan Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal, Bernadus Wijanarko; Project Manager PMU ILASPP; serta perwakilan Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Sardi Razak. Diskusi yang dimoderatori Kepala Kantor Pertanahan Kota Sorong, Pamelia Tambunan, tersebut menjadi ruang untuk bertukar pandangan dan menyamakan pemahaman terkait pelaksanaan pengadministrasian serta pendaftaran tanah ulayat di lapangan. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here