JAKARTA, BERITAANDALAS.COM – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa tidak ada satu pun kasus baru sengketa tanah yang muncul pada tahun pertama pemerintahan Kabinet Merah Putih.
Ia menilai hal ini sebagai hasil dari peningkatan sistem layanan pertanahan dan tata ruang yang semakin akuntabel dan transparan.
“Alhamdulillah, sampai setahun ini saya berani mengklaim tidak ada kasus sengketa tanah yang baru. Dalam arti, belum ada produk kita selama setahun ini digugat orang maupun bermasalah dengan orang,” ujar Menteri Nusron di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).
Menurut Nusron, berbagai sengketa tanah yang kini tengah diselesaikan merupakan kasus lama yang telah berlangsung sejak bertahun-tahun lalu. Karena itu, Kementerian ATR/BPN terus memprioritaskan penyelesaian sengketa-sengketa tersebut agar tidak terus berlarut.
“Semua masalah pertanahan dan tata ruang yang ada saat ini merupakan residu dari lima, sepuluh, bahkan lima belas tahun lalu,” jelasnya.
Menteri Nusron menekankan pentingnya langkah pencegahan dalam menangani persoalan pertanahan. Sebagai regulator, Kementerian ATR/BPN berfokus memperkuat sistem yang akurat, akuntabel, dan sulit dimanipulasi agar tidak memberi celah bagi praktik mafia tanah.
Sebagai informasi, sepanjang tahun 2025, Kementerian ATR/BPN berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp9,67 triliun dalam penanganan dan pencegahan tindak pidana pertanahan. Dari angka tersebut, sekitar 13 ribu hektare bidang tanah berhasil diamankan.
“Mafia tanah itu pelan-pelan akan hilang sejalan dengan perbaikan sistem internal. Karena melawan mafia tanah yang paling efektif adalah dengan membentengi diri, membangun sistem yang akurat dan akuntabel, supaya tidak bisa dibobol dan tidak bisa diakali,” tegasnya.
Kehadiran Menteri Nusron di Istana Negara kali ini dalam rangka mengikuti Sidang Kabinet Paripurna bersama Presiden dan Wakil Presiden RI. Turut mendampingi, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, serta para menteri dan kepala lembaga Kabinet Merah Putih. (*)
