OGAN KOMERING ILIR, BERITAANDALAS.COM – SMP Negeri 2 Kayuagung yang merupakan salah satu sekolah favorit di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), memiliki 10 ruang kelas lengkap dengan fasilitas meubelair yang memadai untuk menampung calon siswa baru kelas VII. Namun ironisnya, pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun 2025 ini, sekolah tersebut hanya diperbolehkan menerima siswa untuk 6 ruang kelas saja.
Kebijakan pembatasan ini memicu polemik ditengah masyarakat, khususnya para orang tua atau wali murid yang sangat berharap anak-anak mereka bisa mengenyam pendidikan di sekolah negeri berkualitas seperti SMPN 2 Kayuagung.
Plt. Kepala Sekolah SMPN 2 Kayuagung Hj. Suryani S.Pd M.Si melalui Ketua Panitia Penerimaan Siswa Baru, Paisin S.Pd menyampaikan, bahwa banyak calon peserta didik terpaksa ditolak karena keterbatasan daya tampung akibat kebijakan yang berlaku.
“Tahun ini, kurang lebih 50 calon siswa terpaksa kami tolak. Ini bukan hanya terjadi di SMPN 2 Kayuagung, tetapi juga di sekolah-sekolah negeri lainnya. Semua terdampak oleh aturan yang sangat ketat,” ujar Paisin, Rabu (25/6/2025).
Ia menambahkan, bahwa banyak wali murid merasa kecewa karena aturan tersebut dinilai tidak sejalan dengan kebutuhan riil di lapangan. Sebagian besar dari mereka ingin anak-anaknya mengakses pendidikan negeri yang dekat dengan tempat tinggal serta memiliki kualitas yang baik.
“Kami memahami kekecewaan para orang tua. Namun kami hanya bisa menyampaikan permohonan maaf, karena kebijakan ini berada diluar kewenangan pihak sekolah,” tambahnya.
Menghadapi situasi ini, masyarakat berharap agar suara mereka dapat tersampaikan ke tingkat nasional.
Situasi tersebut mendorong masyarakat menyuarakan harapan besar kepada Askweni, anggota DPR RI dari dapil Sumatera Selatan II yang berasal dari Kabupaten OKI, untuk menyampaikan aspirasi ini ke Kementerian Pendidikan di Senayan.
“Kami sangat berharap, melalui Bapak Askweni, aturan ini bisa dievaluasi. Jangan sampai kebijakan yang terlalu kaku justru menjadi penghalang bagi anak-anak kami untuk mendapatkan pendidikan yang layak,” lanjut Paisin.
Nama Askweni sendiri tidak asing di dunia pendidikan. Ia dikenal lantang membela hak guru, bahkan sempat viral saat mengecam keras praktik pungli dalam pencairan tunjangan guru daerah terpencil beberapa waktu lalu.
Kini, masyarakat OKI, termasuk para guru dan orang tua siswa, menaruh harapan agar Askweni kembali turun tangan. Mereka ingin kebijakan PPDB yang lebih manusiawi dan berpihak pada realitas di daerah, karena pendidikan adalah hak seluruh anak bangsa, bukan sekadar angka dalam aturan administratif.
“Jangan biarkan kebijakan menjadi pagar yang membatasi masa depan anak-anak kami,” tutup Paisin. (Ludfi)
