JAKARTA, BERITAANDALAS.COM – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengusulkan percepatan digitalisasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebanyak 300 RDTR pada tahun 2026.
Usulan itu disampaikan dalam rapat koordinasi finalisasi paket ekonomi dan penyerapan tenaga kerja yang digelar di Gedung Ali Wardhana, Jakarta, Senin (22/9/2025).
Menurut Nusron, langkah ini ditujukan untuk mempercepat perizinan berusaha serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kalau 300 RDTR itu terpenuhi semua, Insyaallah urusan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bisa teratasi. Melalui RDTR yang terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS), Service Level Agreement (SLA) bisa hanya dua sampai tiga hari,” jelasnya.
Saat ini, Kementerian ATR/BPN menargetkan 2.000 RDTR terintegrasi OSS di seluruh Indonesia sebagai bagian dari percepatan urusan KKPR. Dari total 646 RDTR yang ada, sebanyak 428 sudah terintegrasi OSS, sementara sisanya ditargetkan rampung integrasi pada bulan ini.
Lebih lanjut, Nusron menyebutkan capaian progres RDTR meliputi 47 RDTR lintas sektor, 34 RDTR dengan Persetujuan Substansi, serta 2 RDTR yang sudah dalam proses penetapan daerah.
“Ada tambahan 83 RDTR yang sedang berprogres. Selain itu, kami juga mendapatkan loan dari World Bank melalui Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) untuk menyelesaikan 500 RDTR hingga 2029,” ungkapnya.
Dalam penyusunan RDTR, Kementerian ATR/BPN bekerja sama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG). Nusron menjelaskan, BIG telah menyelesaikan peta dasar 1:5.000 Pulau Sulawesi pada 2024, dilanjutkan Pulau Kalimantan dan Jawa pada 2025.
“Tahun 2026 akan mengerjakan peta Pulau Sumatra, 2027 Maluku, NTB, dan NTT, lalu sisanya pada 2029. Maka, usulan RDTR kami dasarkan pada kajian dari BIG,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang memimpin rapat, menekankan pentingnya memprioritaskan RDTR di kawasan pusat ekonomi.
“Misalnya di Sulawesi, kawasan utara Jawa, hingga Sumatra bagian timur seperti Kepulauan Riau, karena wilayah tersebut menjadi perhatian investor,” katanya.
Dalam rapat ini, Menteri Nusron turut didampingi Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana, beserta jajaran. Pertemuan juga dihadiri sejumlah menteri dan perwakilan kementerian/lembaga yang tergabung dalam program Paket Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja. (*)
