JAKARTA, BERITAANDALAS.COM – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pembangunan nasional tidak boleh semata berorientasi pada investasi. Pembangunan, menurutnya, harus menghadirkan keadilan serta kesejahteraan yang dirasakan seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
Hal itu ia sampaikan saat memimpin upacara peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) 2025 di Jakarta, Rabu (24/9/2025).
“Pembangunan harus berkeadilan dan bisa dirasakan semua lapisan masyarakat. Ada petani, nelayan, pelaku usaha mikro, hingga masyarakat adat yang juga harus masuk dalam arus kesejahteraan. Disinilah Reforma Agraria berperan menjawab persoalan ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah,” tegas Nusron.
Ia menjelaskan, Reforma Agraria tidak hanya sebatas redistribusi lahan, tetapi juga mencakup penguatan akses masyarakat dalam pemanfaatan tanah.
“Reforma Agraria dijalankan melalui penataan aset dan penataan akses, dua tahapan integral yang tidak bisa dipisahkan. Setiap jengkal tanah adalah amanah, jangan biarkan telantar,” ujarnya.
Pemerintah, lanjut Nusron, kini memperkuat pengawasan terhadap tanah-tanah yang dikuasai perusahaan besar.
“Tanah yang terbengkalai atau tidak dimanfaatkan sesuai peruntukannya akan ditata kembali agar bisa diperuntukkan bagi masyarakat golongan ekonomi lemah melalui Reforma Agraria,” jelasnya.
Selain pemerataan, tanah-tanah yang tidak produktif juga diarahkan untuk mendukung agenda prioritas pemerintah.
“Tanah telantar bisa dimanfaatkan bagi program swasembada pangan, energi, hingga pembangunan tiga juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah,” ungkap Nusron.
Dengan langkah tersebut, Nusron menegaskan Reforma Agraria merupakan solusi atas ketimpangan agraria sekaligus instrumen penting menuju pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan tujuan akhir menyejahterakan rakyat Indonesia. (*)
