PALEMBANG, BERITAANDALAS.COM – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mendorong percepatan integrasi data antara Nomor Induk Bidang (NIB) dan Nomor Objek Pajak (NOP) di Sumatera Selatan. Integrasi ini dinilai akan menciptakan single identity untuk setiap bidang tanah di Indonesia, sehingga data kepemilikan, luasan, dan nilai pajak dapat terverifikasi secara akurat serta terhubung langsung dengan sistem perpajakan daerah.
“Kalau NIB dan NOP dijadikan satu integrasi data antara BPN dan Bapenda, penerimaan daerah bisa naik tiga kali lipat tanpa menaikkan PBB,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN saat memberikan pengarahan kepada para kepala daerah se-Sumatera Selatan di Palembang, Kamis (9/10/2025).
Menurut Menteri Nusron, selama ini terdapat perbedaan data luas tanah antara yang tercatat di Kementerian ATR/BPN dan yang ada dalam sistem pajak daerah. Ketidaksinkronan tersebut menyebabkan ketimpangan antara potensi dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dengan integrasi NIB–NOP, potensi penerimaan daerah dapat dimaksimalkan secara adil dan berbasis data faktual.
Langkah integrasi ini merupakan bagian dari agenda besar transformasi digital pertanahan, di mana Kementerian ATR/BPN tengah mengembangkan sistem data spasial yang menyatukan peta bidang tanah, data pajak, dan informasi kepemilikan aset. Upaya ini diyakini tidak hanya meningkatkan akurasi data, tetapi juga memperkuat tata kelola pertanahan yang transparan dan pro-investasi.
Selain manfaat fiskal, Menteri Nusron juga menekankan pentingnya sinergi antar lembaga.
“Kita ingin satu data pertanahan yang bisa digunakan bersama oleh pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Jadi bukan hanya menertibkan administrasi, tapi juga menumbuhkan kepercayaan publik terhadap layanan pertanahan,” tegasnya.
Kementerian ATR/BPN menargetkan uji coba integrasi NIB–NOP dimulai di beberapa kabupaten/kota prioritas, termasuk Palembang dan wilayah sekitarnya, sebelum diperluas ke seluruh Indonesia. Dengan kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah, langkah ini diharapkan menjadi motor peningkatan penerimaan PBB daerah tanpa menambah beban bagi masyarakat.
Turut mendampingi Menteri Nusron dalam kegiatan tersebut, Kepala Biro Humas dan Protokol ATR/BPN, Harison Mocodompis, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan, Asnawati, beserta jajaran. Rapat koordinasi ini juga dihadiri Gubernur Sumatera Selatan, serta para bupati dan wali kota se-Sumatera Selatan. (*)
