JAKARTA, BERITAANDALAS.COM – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mendorong percepatan penyelesaian berkas layanan pertanahan sesuai target waktu yang telah ditetapkan. Upaya ini telah digencarkan sejak kuartal IV tahun 2025.
Dalam rapat pimpinan (rapim) yang digelar pada Kamis (16/4/2026), Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menginstruksikan seluruh jajaran untuk menuntaskan berkas layanan pertanahan sesuai target yang disepakati.
“Selama satu kuartal ini sudah ada penurunan jumlah berkas layanan pertanahan hingga mencapai 22.000 berkas. Progresnya sudah baik, namun target kita berkas yang masuk pada Q1, Q2, dan Q3 tahun 2025 harus mencapai nol (zero backlog),” ujar Menteri Nusron di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta.
Ia juga mengimbau Kantor Wilayah BPN Provinsi yang masih memiliki tunggakan berkas tahun 2025 untuk segera menggelar rapat khusus guna mempercepat penyelesaiannya.
“Kita tetap menargetkan penurunan hingga mendekati nol berkas untuk mewujudkan pelayanan yang tertib. Targetnya, akhir Mei 2026 seluruh berkas Q1 2025 tuntas, dan akhir Juni 2026 berkas Q2 2025 harus sudah selesai,” tegasnya.
Menteri Nusron turut meminta jajarannya, mulai dari Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) Asnaedi, Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Dirjen SPPR) Virgo Eresta Jaya, Inspektur Jenderal ATR/BPN Pudji Prasetijanto Hadi, hingga Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang (Pusdatin), untuk menyusun strategi komprehensif dalam pencegahan dan penanganan berkas.
“Kita perlu strategi untuk melakukan cleansing berkas seperti ini, sekaligus memastikan kejadian serupa tidak terulang. Apakah melalui penguatan teknologi dan sistem IT, maupun perbaikan SOP yang ada,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Pusdatin, I Ketut Gede Ary Sucaya, melaporkan bahwa penyelesaian berkas layanan pertanahan secara nasional menunjukkan tren positif, ditandai dengan meningkatnya jumlah berkas yang berhasil diselesaikan.
“Total penurunan berkas layanan pertanahan tahun 2025 mencapai 12.285 berkas. Ini capaian yang cukup signifikan, meskipun sebelumnya terdapat libur hari raya yang cukup panjang,” jelasnya.
Ia menambahkan, sejumlah faktor masih menjadi penyebab tertahannya berkas di Kantor Pertanahan, antara lain sengketa, permasalahan batas bidang tanah, serta berkas yang belum lengkap.
“Ada berkas yang terkendala sengketa, ada yang masih bermasalah pada batas bidang, dan sebagian lainnya masih dalam proses pelengkapan sehingga menunggu pemohon,” terang I Ketut Gede Ary Sucaya.
Dalam Rapim tersebut, para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya juga memaparkan progres program dan layanan di unit kerja masing-masing. Kegiatan ini diikuti oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi beserta jajaran, baik secara luring maupun daring. (*)
