PALEMBANG, BERITAANDALAS.COM – Polemik dugaan hubungan khusus antara RN, anggota DPRD Sumatera Selatan dari Fraksi Gerindra, dengan FH, tersangka kasus korupsi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Sumsel Babel (BSB), kian melebar.
Isu tersebut tidak lagi berhenti pada beredarnya percakapan pribadi, tetapi juga memunculkan dugaan aliran dana serta keterlibatan RN dalam rencana pembangunan rumah yang diduga dibiayai oleh FH.
Berdasarkan informasi yang dihimpun serta laporan yang masuk ke redaksi, terdapat sejumlah bukti transfer dari FH kepada RN yang beredar melalui aplikasi WhatsApp. Selain itu, ditemukan pula dokumen pembayaran material bangunan, mulai dari pembelian semen, besi, hingga kebutuhan interior rumah. Dalam sejumlah percakapan yang beredar, keduanya disebut aktif membahas progres pembangunan hunian tersebut.
Jejak transaksi ini kini menjadi perhatian serius pegiat antikorupsi di Sumatera Selatan. Pasalnya, FH tengah menjalani proses hukum atas dugaan kredit fiktif KUR Bank Sumsel Babel yang ditaksir merugikan negara hingga Rp3,9 miliar.
Perwakilan lembaga penggiat antikorupsi Sumsel Budget Center (SBC), Bung H menilai, penyidik tidak boleh berhenti pada perkara pokok yang menjerat FH. Ia menegaskan aparat penegak hukum perlu menelusuri kemungkinan adanya aliran dana hasil tindak pidana kepada pihak lain, termasuk RN.
“Penyidik harus jeli. Jangan hanya fokus pada pelaku utama kredit fiktif. Jika memang ada transfer dan pembayaran material bangunan, maka sumber dananya harus ditelusuri,” ujarnya, Rabu (6/5/2026).
Ia menambahkan, tidak menutup kemungkinan adanya pihak lain yang turut menikmati aliran dana hasil kejahatan tersebut. Bahkan, dugaan yang lebih serius seperti penampungan dana atau tindak pidana pencucian uang perlu diuji melalui proses hukum.
“Ketika uang hasil korupsi digunakan untuk pembangunan aset seperti rumah, di situ ada potensi tindak pidana lanjutan. Ini menjadi ranah penyidik untuk membuktikannya,” katanya.
Desakan juga diarahkan kepada Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Sumatera Selatan agar tidak bersikap pasif. Menurutnya, persoalan ini tidak lagi sekadar isu pribadi, melainkan telah menyentuh marwah lembaga legislatif.
“BK DPRD Sumsel harus aktif memanggil dan memeriksa yang bersangkutan. Jangan menunggu tekanan publik membesar baru bergerak,” tegasnya.
Kasus yang turut menyeret nama RN dinilai berpotensi mencoreng citra DPRD Sumsel dan Partai Gerindra sebagai partai pengusungnya. Terlebih, RN selama ini dikenal sebagai politisi muda dari daerah pemilihan Lubuklinggau, Musi Rawas, dan Muratara yang membawa semangat regenerasi politik.
Namun, beredarnya rekam jejak percakapan pribadi hingga dugaan keterkaitan dengan aliran dana perkara korupsi membuat posisi moral RN sebagai wakil rakyat dipertanyakan publik.
Sejumlah kalangan menilai persoalan ini tidak bisa lagi dipandang sebagai urusan privat. Sebab, seorang anggota dewan memiliki tanggung jawab etik dan kepatutan di ruang publik, terlebih jika diduga beririsan dengan perkara pidana korupsi yang sedang ditangani aparat penegak hukum.
Hingga berita ini diturunkan, RN belum memberikan penjelasan langsung terkait dugaan aliran dana maupun rencana pembangunan rumah tersebut. Sebelumnya, RN sempat menjanjikan klarifikasi kepada awak media, namun kemudian menyerahkan penyampaian keterangan kepada Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Sumsel, Abdullah Taufik.
Sementara itu, publik kini menanti langkah tegas aparat penegak hukum dan Badan Kehormatan DPRD Sumsel. Di tengah sorotan terhadap integritas pejabat publik, kasus ini menjadi ujian sejauh mana lembaga politik mampu menjaga etika kadernya di tengah pusaran kekuasaan. (Red)
