JAKARTA, BERITAANDALAS.COM – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pro Jurnalismedia Siber (PJS) akan menggelar rapat pimpinan nasional (rapimnas) tahun 2026 pada 12 Mei 2026 di Jakarta. Kegiatan ini akan dihadiri seluruh jajaran pengurus DPP serta pimpinan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PJS se-Indonesia.
Ketua Umum DPP PJS, Mahmud Marhaba menegaskan, bahwa rapimnas tahun ini memiliki arti strategis dalam menentukan arah organisasi ke depan, khususnya dalam persiapan menuju pendaftaran sebagai konstituen Dewan Pers.
“Rapimnas ini bukan sekadar agenda rutin, tetapi momentum penting untuk mengevaluasi kesiapan kita menuju pendaftaran PJS sebagai konstituen Dewan Pers. Semua harus berjalan terukur dan sesuai rencana,” ujar Mahmud dalam keterangan tertulis, Selasa (7/4/2026).
Lima Agenda Strategis
Rapimnas PJS 2026 akan membahas lima agenda utama yang menjadi penentu langkah organisasi:
1.Evaluasi Tahap Awal Pendaftaran ke Dewan Pers
Seluruh DPD akan memaparkan perkembangan pengumpulan data anggota, termasuk kendala yang dihadapi di daerah.
“Kami ingin mendapatkan gambaran utuh dari daerah, baik capaian maupun hambatan, agar dapat dirumuskan solusi bersama,” jelas Mahmud.
2.Pematangan Munas ke-3
Rapimnas juga akan membahas persiapan Musyawarah Nasional (Munas) ke-3 yang direncanakan berlangsung pada Juli 2026, bertepatan dengan momentum pendaftaran ke Dewan Pers.
3.Penentuan Daerah Target Verifikasi
Penetapan daerah yang akan menjadi target verifikasi administrasi dan faktual menjadi agenda krusial, mengingat tahapan ini sangat menentukan kelayakan organisasi.
“Daerah yang ditunjuk harus benar-benar siap, baik dari sisi administrasi maupun infrastruktur kelembagaan,” tegasnya.
4.Perayaan HUT ke-4 PJS
Disela rapimnas, PJS juga akan memperingati Hari Ulang Tahun ke-4 sebagai momentum refleksi perjalanan organisasi.
Mengusung tema ‘Meneguhkan Integritas dan Kompetensi Wartawan untuk PJS yang Lebih Mandiri, Profesional, dan Diakui’, perayaan ini diharapkan memperkuat semangat memasuki tahun kelima.
“Empat tahun perjalanan telah kita lewati dengan berbagai tantangan. Kini saatnya membuktikan bahwa PJS layak menjadi bagian dari konstituen Dewan Pers,” ungkap Mahmud.
5.Penandatanganan MoU Strategis
Rapimnas juga akan dirangkaikan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan dua lembaga, yakni Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI dan Lembaga Uji Kompetensi Wartawan (LUKW).
Kerja sama dengan Baznas diharapkan membuka peluang peningkatan kesejahteraan anggota, sementara kolaborasi dengan LUKW akan memperkuat peningkatan kompetensi melalui Uji Kompetensi Wartawan (UKW).
“Kedua kerja sama ini menjadi bagian penting dari upaya membangun wartawan yang profesional sekaligus sejahtera,” jelasnya.
Mahmud juga mengimbau seluruh Ketua dan Sekretaris DPD PJS untuk hadir dalam rapimnas. Kehadiran pimpinan daerah dinilai krusial dalam pengambilan keputusan strategis. Bagi yang berhalangan, diwajibkan memberikan mandat kepada perwakilan resmi.
Peserta rapimnas diminta membawa sejumlah dokumen penting, antara lain laporan progres data anggota, daftar kendala di daerah, rekap anggota siap daftar, masukan untuk munas, serta informasi kesiapan kantor untuk verifikasi faktual.
DPP PJS menargetkan tahun 2026 sebagai momentum pendaftaran resmi menjadi konstituen Dewan Pers. Jika terealisasi, PJS berpotensi mencatat sejarah sebagai organisasi wartawan media siber yang diakui secara nasional.
“Ini adalah perjuangan bersama. Dengan soliditas dari pusat hingga daerah, saya yakin target ini dapat kita capai,” tutup Mahmud. (Hera)
