JAKARTA, BERITAANDALAS.COM – Rutin membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak serta-merta menjadikan seseorang sebagai pemilik sah suatu bidang tanah. Masyarakat tetap perlu memastikan tanah yang dikuasai memiliki bukti hak yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama jika belum bersertipikat atau sertipikatnya masih atas nama pemilik sebelumnya.
Selama ini, masih ada anggapan bahwa bukti pembayaran PBB sudah cukup untuk membuktikan kepemilikan tanah. Padahal, dokumen perpajakan dan bukti hak atas tanah memiliki fungsi serta kedudukan hukum yang berbeda.
“Pembayaran PBB menunjukkan bahwa seseorang telah memenuhi kewajiban perpajakannya atas objek pajak tersebut. Namun, hal itu tidak serta-merta membuktikan bahwa yang bersangkutan merupakan pemegang hak atas tanah. Keduanya merupakan hal yang berbeda dan perlu dipahami masyarakat,” jelas Sekretaris Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Sesditjen PHPT), Heri Mulianto, dalam keterangannya, Jumat (20/11/2026).
Dalam administrasi pertanahan, kepemilikan hak atas tanah harus didukung alat bukti yang diakui sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sertipikat tanah merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya, sepanjang sesuai dengan data dalam surat ukur dan buku tanah.
Meski demikian, dokumen PBB tetap memiliki kegunaan dalam pengurusan pertanahan. Dokumen perpajakan tersebut dapat menjadi salah satu dokumen pendukung dalam proses administrasi pertanahan tertentu. Namun, kedudukannya tidak dapat menggantikan bukti hak atas tanah.
“Karena itu, kami mengimbau masyarakat untuk tidak hanya memastikan kewajiban PBB terpenuhi, tetapi juga memperhatikan legalitas tanah yang dimiliki. Pastikan tanah telah terdaftar dan memiliki bukti hak yang sesuai. Dengan begitu, masyarakat memiliki kepastian hukum yang lebih baik atas tanahnya,” ujar Heri.
Bagi masyarakat yang tanahnya belum bersertipikat, pendaftaran dapat dilakukan melalui Kantor Pertanahan sesuai lokasi bidang tanah. Masyarakat juga perlu menyiapkan dokumen dasar penguasaan atau perolehan tanah serta memastikan kesesuaiannya dengan kondisi sebenarnya.
Dengan demikian, masyarakat perlu memahami bahwa membayar PBB merupakan bentuk pemenuhan kewajiban perpajakan, bukan bukti kepemilikan hak atas tanah. Sementara itu, memastikan tanah terdaftar dan memiliki bukti hak yang sah merupakan langkah penting untuk memperoleh kepastian hukum sekaligus melindungi hak atas tanah yang dimiliki. (*)




































