JAKARTA, BERITAANDALAS.COM – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melaporkan serapan anggaran Kementerian ATR/BPN hingga Triwulan I 2025 mencapai 33,75% atau sebesar Rp 1,49 triliun dari pagu efektif senilai Rp 4,44 triliun.
Hal tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Senin (21/4/2025).
Menteri Nusron juga menyampaikan bahwa capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) telah mencapai Rp 880 miliar atau 27,40%. Ia menegaskan legalisasi hak atas tanah tetap menjadi prioritas utama. Hingga pekan kedua April 2025, telah terdaftar 121,64 juta bidang tanah atau 94,4% dari target 126 juta bidang.
“Pendaftaran tanah wakaf dan rumah ibadah juga menjadi prioritas. Saat ini, sebanyak 267.994 bidang tanah wakaf dan 8.226 bidang rumah ibadah telah bersertipikat,” ujar Nusron.
Selain itu, Kementerian ATR/BPN memulai pelaksanaan program Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASP) bersama Bank Dunia. Proyek berdurasi lima tahun dengan nilai pinjaman USD 653 juta ini bertujuan memperkuat penataan ruang berbasis iklim serta meningkatkan kepastian hukum atas tanah.
ILASP akan mencakup penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) secara nasional, penguatan hak atas tanah, pengelolaan lanskap, serta percepatan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), termasuk pengukuran batas wilayah hutan, transmigrasi, dan Area Penggunaan Lain (APL).
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mengapresiasi capaian positif Kementerian ATR/BPN. Ia menyoroti penanganan isu sertipikat hak guna bangunan (SHGB) diatas laut serta langkah hukum terkait legalitas lahan, termasuk persoalan kebun sawit yang belum memiliki HGU.
“Seperti disampaikan dalam RDP terakhir, terdapat sekitar 194 badan hukum pemilik kebun sawit yang belum mengantongi HGU. Hal ini tengah dianalisis dan ditindaklanjuti,” ujar Rifqinizamy.
Dalam rapat ini, Menteri Nusron turut didampingi oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan serta sejumlah pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN. (*)
