MATARAM, BERITAANDALAS.COM – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengajak organisasi Nahdlatul Wathan untuk menjalin kerja sama dengan pemerintah dalam rangka mengurangi ketimpangan penguasaan tanah dan mendorong pembangunan berkeadilan di Indonesia. Ia membuka peluang kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN dan Nahdlatul Wathan.
“Kami siap bermitra dengan Nahdlatul Wathan, sebagaimana kami telah bekerja sama dengan PBNU, Muhammadiyah, Persis, dan MUI. Indonesia ini besar dan mayoritas penduduknya adalah umat Islam, termasuk Nahdlatul Wathan di dalamnya. Tidak boleh ada yang tertinggal dalam gerbong pembangunan,” ujar Menteri Nusron dalam peringatan hari jadi ke-72 Nahdlatul Wathan yang digelar di Hotel Lombok Raya, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (1/5/2025).
Sebelum memberikan sambutan, Menteri Nusron menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Provinsi NTB dan Nahdlatul Wathan dalam bidang ketahanan pangan. Ia menyambut baik kolaborasi tersebut dan menyatakan komitmennya mendukung program ketahanan pangan di wilayah NTB.
Menteri Nusron juga menginstruksikan jajaran Kantor Wilayah BPN NTB untuk mengidentifikasi tanah negara yang telantar maupun Hak Guna Usaha (HGU) yang masa izinnya telah habis guna didistribusikan kepada warga Nahdlatul Wathan yang siap mengelola lahan tersebut demi mendukung ketahanan pangan dan pemerataan ekonomi.
“Kami terbuka dan menyambut baik kerja sama ini. Kolaborasi seperti ini penting agar perjuangan mewujudkan keadilan ekonomi bisa dirasakan masyarakat secara luas, termasuk warga Nahdlatul Wathan,” jelasnya.
Dalam sambutannya, Menteri Nusron juga menyoroti ketimpangan struktural dalam penguasaan tanah di Indonesia. Dari total 170 juta hektare tanah di Indonesia, sekitar 70 juta hektare merupakan kawasan non-hutan. Namun, sekitar 46 persen dari lahan non-hutan tersebut, sekitar 30 juta hektare dikuasai hanya oleh 60 keluarga besar pemilik korporasi.
“Petani kecil di NTB, termasuk warga Nahdlatul Wathan, untuk mendapatkan satu atau dua hektare tanah saja sering menghadapi konflik. Sementara ada satu keluarga yang menguasai hingga 1,8 juta hektare. Ini jelas ketimpangan struktural,” tegas Nusron.
Atas dasar itulah, Presiden Prabowo menugaskan dirinya untuk melakukan reformasi sistem pengelolaan dan pembagian tanah, termasuk HGU dan Hak Guna Bangunan (HGB), berdasarkan tiga prinsip utama: keadilan, pemerataan, dan kesinambungan ekonomi.
“Yang sudah menguasai lahan luas, jangan diberi tambahan. Yang kecil kita bantu berkembang. Yang belum punya, kita carikan tanah. Inilah konsep keadilan yang kami perjuangkan,” tegasnya.
Menutup sambutannya, Menteri Nusron menyampaikan selamat ulang tahun kepada Nahdlatul Wathan serta mengapresiasi kontribusi organisasi tersebut dalam bidang pendidikan dan dakwah Islam di Indonesia. Ia menyebut semangat perjuangan Nahdlatul Wathan sejalan dengan nilai-nilai perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kanwil BPN NTB Lutfi Zakaria, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, serta Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan, Maulana Syaikh TGKH Lalu Gede Muhammad Zainuddin Atsani. (*)
