KENDARI, BERITAANDALAS.COM – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, meminta jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mempercepat proses validasi data pertanahan. Langkah ini dinilai penting untuk menyelesaikan berbagai permasalahan agraria, mengurangi potensi konflik, serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
“Saya minta dalam validasi data pertanahan ini harus ada strategi khusus. Saat ini kita sedang bermigrasi ke sistem digital, dan ini adalah momentum yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin,” tegas Menteri Nusron saat memberikan arahan di Kanwil BPN Sulawesi Tenggara, Rabu (28/5/2025).
Ia juga menekankan bahwa percepatan validasi data harus diiringi dengan peningkatan mutu pelayanan. Menurutnya, sekitar 75–80% tugas Kementerian ATR/BPN berkaitan langsung dengan pelayanan publik, yang kerap menjadi sorotan masyarakat. Dua isu utama yang sering dikeluhkan adalah lamanya proses layanan dan maraknya pungutan liar (pungli).
Untuk mengatasi hal tersebut, Menteri Nusron menekankan pentingnya penyederhanaan proses bisnis, pemanfaatan teknologi digital, serta peningkatan kapasitas dan integritas sumber daya manusia (SDM).
“Sistem IT harus diperkuat, tapi SDM juga harus ditingkatkan, baik dari segi kemampuan maupun integritas. Model bisnis kita harus tetap akurat, hati-hati, akuntabel, dan transparan,” ujarnya.
Ia juga mendorong seluruh jajaran, mulai dari Kepala Kantor Pertanahan (Kantah), Kepala Seksi, hingga petugas loket untuk terus mengembangkan kompetensi diri sebagai garda terdepan pelayanan.
Dalam kesempatan itu, Nusron mengungkapkan bahwa pihaknya sedang menyiapkan Rancangan Peraturan Menteri (Rapermen) terkait jalur karier ASN di lingkungan ATR/BPN. Regulasi ini akan mengatur jenjang karier dari tingkat staf hingga direktur dan dirjen, termasuk mekanisme rotasi, mutasi, serta sertifikasi manajemen risiko.
“Dengan adanya aturan ini, setiap ASN memiliki kejelasan dalam pengembangan karier, masa penugasan, dan area kerja. Ini penting agar kita punya SDM yang siap menghadapi tantangan pertanahan di masa depan,” jelasnya.
Di luar aspek internal, Nusron juga menekankan pentingnya kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam menyukseskan program-program pertanahan, termasuk melalui kerja sama dengan Komisi II DPR RI.
“Saya harap ada kerja sama yang bersifat simbiosis mutualisme antara kita dan legislatif. Ini bagian dari kolaborasi kebangsaan,” ujarnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana, Staf Khusus Menteri ATR/BPN Bidang Komunikasi Strategis dan Kerja Sama Antarlembaga Muda Saleh, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Harison Mocodompis, serta Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang, Reny Windyawati. Hadir pula Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra, dan Kepala Kanwil BPN Sulawesi Tenggara Rahmat beserta jajaran. (*)
