BANJARBARU, BERITAANDALAS.COM — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyukseskan empat program strategis kementeriannya.
Hal itu disampaikannya saat rapat koordinasi pemerintah daerah se-Kalimantan Selatan di Gedung Idham Chalid, Kantor Gubernur Kalsel, Kamis (31/7/2025).
“Kami memiliki empat produk utama: kebijakan dan layanan pertanahan, reforma agraria, pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional, serta kebijakan dan layanan tata ruang,” ujar Menteri Nusron.
Menurutnya, seluruh program tersebut beririsan langsung dengan kewenangan pemerintah daerah. Kebijakan pertanahan, misalnya, berlaku di semua kota dan kabupaten. Sementara reforma agraria hanya relevan di wilayah yang mengalami ketimpangan penguasaan lahan. Pengadaan tanah lebih banyak menyasar proyek strategis nasional, yang tidak terdapat di setiap daerah. Adapun penataan ruang membutuhkan dukungan pemda, terutama karena kewenangan perizinan berada di tingkat kabupaten/kota.
“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Untuk menerbitkan sertipikat tanah, kami butuh surat keterangan dari desa atau kelurahan. Kalau surat itu keliru, sertipikatnya pun akan salah,” tegasnya.
Ia menambahkan, kolaborasi antara pusat dan daerah kini bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Di Kalimantan Selatan, misalnya, terdapat kawasan hutan seluas 1,6 juta hektare dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 2,05 juta hektare, yang sebagian besar belum terpetakan dan belum bersertipikat.
“Kami berharap pemerintah daerah bisa memperkuat koordinasi dalam menyelesaikan pendaftaran tanah. Ini adalah pekerjaan rumah bersama,” kata Nusron. (*)
