JAKARTA, BERITAANDALAS.COM – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memaparkan progres pendaftaran tanah nasional dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (8/9/2025).
Ia menyampaikan, program percepatan sertipikasi tanah berjalan sesuai target dan kini telah mendekati penyelesaian.
“Pendaftaran tanah mencakup bidang tanah terdaftar dan bersertipikat. Hingga saat ini telah terdaftar 123,1 juta bidang tanah, atau 98% dari target 126 juta bidang,” ujar Nusron yang hadir bersama Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan.
Berdasarkan data per 4 September 2025, jumlah tanah bersertipikat mencapai 96,9 juta bidang atau 77%. Rinciannya meliputi hak milik sebanyak 88,2 juta bidang, hak guna usaha (HGU) 20 ribu bidang, hak guna bangunan (HGB) 6,6 juta bidang, hak pakai 1,6 juta bidang, hak pengelolaan 8 ribu bidang, serta hak wakaf 276 ribu bidang.
Terkait tanah wakaf, Nusron menegaskan pentingnya penataan yang lebih tertib.
“Sejak 2024, Kementerian ATR/BPN bersama Kementerian Agama mempercepat pendaftaran tanah wakaf. Langkah ini dilakukan untuk menjaga aset umat sekaligus memberi kepastian hukum atas tanah yang digunakan bagi kegiatan ibadah,” jelasnya.
Meski capaian sudah signifikan, Nusron mengakui masih ada tantangan di lapangan, baik dalam proses pendaftaran maupun penyelesaian persoalan pertanahan.
“Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, seperti gubernur, wali kota, bupati, serta berbagai pihak untuk mempercepat penyelesaian masalah tersebut,” tegasnya.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, dan dihadiri para pejabat pimpinan tinggi madya serta sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama Kementerian ATR/BPN. Secara daring, turut hadir seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN dan Kepala Kantor Pertanahan se-Indonesia. (*)
