PONTIANAK, BERITAANDALAS.COM – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat komitmennya dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui pengawasan ketat terhadap pemegang hak atas tanah, khususnya perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB).
Hal tersebut ditegaskan Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan, saat menghadiri apel kesiapsiagaan penanggulangan karhutla tahun 2026 di Kalimantan Barat, Kamis (16/4/2026).
“Kementerian ATR/BPN akan terus mendukung upaya pencegahan karhutla demi kemaslahatan masyarakat. Salah satunya dengan mengingatkan perusahaan pemegang konsesi HGU skala besar agar menjalankan komitmen pengelolaan lahan, termasuk berperan aktif dalam mencegah dan menangani kebakaran,” ujar Ossy usai apel di Kantor Gubernur Kalimantan Barat.
Apel kesiapsiagaan tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Djamari Chaniago, dan dihadiri jajaran Kabinet Merah Putih, pemerintah daerah, sektor swasta, serta masyarakat. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam memperkuat koordinasi dan kesiapan menghadapi potensi karhutla.
Dalam kesempatan itu, Ossy yang didampingi Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat, Mujahidin Ma’ruf, mengungkapkan bahwa tren kejadian karhutla secara nasional terus menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun. Meski demikian, ia menegaskan bahwa kewaspadaan tidak boleh berkurang.
“Penurunan angka karhutla tidak boleh membuat kita lengah. Kesiapsiagaan harus terus ditingkatkan, terutama oleh pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan,” tegasnya.
Sementara itu, Menko Polkam dalam sambutannya menegaskan bahwa pencegahan dan penanggulangan karhutla menjadi perhatian langsung Presiden Republik Indonesia. Ia meminta seluruh pihak untuk mempertahankan bahkan meningkatkan capaian yang telah diraih.
“Keberhasilan yang sudah dicapai harus dijaga dan terus ditingkatkan melalui kerja sama lintas sektor,” ujarnya.
Dalam apel tersebut juga dilakukan peninjauan pasukan gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, BNPB, BMKG, BPBD, serta unsur pemadam kebakaran. Selain itu, para pejabat turut meninjau berbagai peralatan yang telah disiapkan guna mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. (*)
