JAKARTA, BERITAANDALAS.COM – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperkuat dukungan terhadap Program Strategis Nasional (PSN), khususnya dalam pembangunan permukiman hunian vertikal dan pengembangan kota satelit. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penyediaan lahan skala besar di berbagai wilayah Indonesia.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah lahan potensial untuk mendukung pembangunan hunian vertikal diberbagai daerah.
“Kami dari Kementerian ATR/BPN sudah menyiapkan lahan diberbagai wilayah untuk mendukung pembangunan hunian vertikal. Pada tahap selanjutnya, kami juga menyiapkan pengembangan kota baru sebagai solusi untuk mengurangi kepadatan di kota-kota besar,” ujar Nusron dalam rapat koordinasi (rakor) bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (16/4/2026).
Ia menjelaskan, lahan potensial tersebut tersebar disejumlah wilayah, mulai dari Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan hingga Sulawesi. Berdasarkan data awal, total lahan yang telah teridentifikasi mencapai lebih dari 129 ribu hektare.
“Dari data yang ada, sekitar 129.764 hektare lahan telah teridentifikasi. Namun, yang benar-benar potensial untuk dimanfaatkan saat ini sekitar 37.709 hektare,” jelasnya.
Untuk kawasan perkotaan, pemerintah memprioritaskan pembangunan hunian vertikal, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara itu, pengembangan kota satelit akan difokuskan pada lahan dengan skala lebih luas.
“Untuk kota satelit, kebutuhan lahan minimal berkisar antara 30 hingga 120 hektare per lokasi. Bahkan untuk kawasan tertentu bisa mencapai 100 hektare atau lebih,” tambahnya.
Disisi lain, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menegaskan, bahwa ketersediaan lahan menjadi faktor kunci dalam keberhasilan PSN, khususnya program pembangunan 3 juta rumah.
“Kami memiliki konsep sederhana dalam menjalankan program 3 juta rumah, yaitu memastikan ketersediaan lahan sebagai dasar pembangunan,” ujarnya.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh jajaran pejabat Kementerian ATR/BPN, antara lain Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana, Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR) Virgo Eresta Jaya, Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Asnaedi, serta Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Lampri. Hadir pula jajaran dari Kementerian PKP. (*)
