JAKARTA, BERITAANDALAS.COM – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, melaporkan progres dukungan Kementerian ATR/BPN terhadap pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN) di Provinsi Papua Selatan yang telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Dukungan tersebut mencakup penataan ruang dan perizinan pemanfaatan ruang guna mempercepat pelaksanaan PSN di sektor pangan.
“Yang dilakukan Kementerian ATR/BPN dalam mendukung pengembangan kawasan Papua Selatan, pertama adalah penyesuaian tata ruang. Alhamdulillah, penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua Selatan telah dilaksanakan pada Oktober 2025. Kedua, terkait perencanaan rinci, dari target 19 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Papua Selatan, saat ini empat RDTR telah ditetapkan melalui peraturan kepala daerah,” ujar Wamen Ossy dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Dari empat RDTR tersebut, tiga telah terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS). Kementerian ATR/BPN terus mendorong percepatan penyusunan RDTR lainnya guna memperkuat kepastian pemanfaatan ruang sekaligus mendukung kemudahan investasi di kawasan Papua Selatan.
Dalam Rakortas yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Wamen Ossy juga memaparkan perkembangan perizinan pemanfaatan ruang. Hingga saat ini, Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan tiga Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk mendukung pengembangan kawasan. Selain itu, terdapat tiga permohonan KKPR lainnya yang masih dalam proses.
KKPR yang telah diterbitkan akan dimanfaatkan untuk pengembangan kawasan tanaman pangan, pembangunan pelabuhan pendukung, serta pengembangan perkebunan sawit.
“Pada prinsipnya, Kementerian ATR/BPN akan selalu mendukung permohonan KKPR yang diajukan kepada kami, sepanjang persyaratan yang diperlukan dapat dipenuhi,” tegas Wamen Ossy, yang hadir didampingi Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana.
Selain itu, Papua Selatan telah memenuhi ketentuan nasional terkait Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan capaian 87,24 persen. Menurut Wamen Ossy, capaian tersebut menjadi modal penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.
Ia menilai Papua Selatan memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai salah satu lumbung pangan, energi, dan bioindustri Indonesia. Karena itu, Kementerian ATR/BPN berkomitmen memastikan seluruh pengembangan kawasan di provinsi tersebut memiliki fondasi tata ruang yang kuat, legalitas yang jelas, serta kepastian pemanfaatan ruang sehingga pembangunan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan mendukung agenda pembangunan nasional.
Rakortas tersebut turut dihadiri Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi beserta jajaran, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Fais Nurofiq, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, serta perwakilan dari Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertahanan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hadir pula perwakilan Bupati Merauke serta para pejabat dari kementerian dan lembaga terkait. (*)
