JAKARTA, BERITAANDALAS.COM – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, meminta Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian ATR/BPN yang baru, Wahyu Widada, memperkuat fungsi pengawasan internal serta membangun sistem peringatan dini (early warning system) untuk mencegah potensi penyimpangan di lingkungan kementerian.
Pesan tersebut disampaikan Ossy saat menghadiri acara serah terima jabatan (sertijab) dan pisah sambut Irjen Kementerian ATR/BPN, Senin (2/11/2026), di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta.
Wahyu Widada sebelumnya dilantik pada Kamis (29/10/2026), menggantikan Pudji Prasetijanto Hadi.
Ossy menegaskan, Inspektorat Jenderal (Itjen) harus memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Pengawasan tidak hanya berorientasi pada penemuan masalah, tetapi juga harus mampu mengidentifikasi potensi persoalan sejak dini agar dapat segera ditangani sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar.
“Ke depan, tugas Inspektorat Jenderal (Itjen) adalah bagaimana memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), tidak hanya dalam menemukan permasalahan, tetapi juga memberikan early warning kepada jajaran Kementerian ATR/BPN apabila terdapat indikasi hal-hal yang tidak baik. Dengan begitu, potensi permasalahan dapat diketahui dan ditangani lebih awal sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar,” ujar Ossy.
Ia juga berharap penguatan pengawasan internal dapat diarahkan untuk mengawal pelaksanaan berbagai program strategis nasional Kementerian ATR/BPN. Diantaranya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), pengadaan tanah untuk kepentingan umum, Reforma Agraria, serta penanganan konflik pertanahan.
Menurut Ossy, pengawasan perlu dilakukan secara efektif dan menyeluruh, baik terhadap program yang telah berjalan maupun yang akan dilaksanakan. Selain mengidentifikasi potensi persoalan, pengawasan juga harus memperhatikan kondisi pegawai dalam menjalankan tugas serta memastikan seluruh prosedur dan mekanisme kerja berjalan sesuai ketentuan.
“Saya pikir (pengawasan) ini dilakukan baik yang sudah kita kerjakan maupun yang akan kita kerjakan karena pengawasan perlu dilakukan secara efektif dengan mengidentifikasi potensi persoalan sejak dini. Bagaimana kita bisa melihat persoalan tersebut secara menyeluruh, termasuk memahami kondisi yang dihadapi pegawai saat menjalankan tugas dan memastikan prosedur serta mekanisme tetap menjadi perhatian,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ossy turut menyampaikan apresiasi kepada Pudji Prasetijanto Hadi atas dedikasi dan kontribusinya selama kurang lebih satu setengah tahun bertugas di Kementerian ATR/BPN, baik saat menjabat sebagai Sekretaris Jenderal maupun Irjen.
Salah satu capaian yang mendapat perhatian Ossy adalah konsistensi Itjen dalam menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dengan tingkat penyelesaian yang mampu dipertahankan di atas 90 persen.
Selain itu, ia juga mengapresiasi pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) secara mandiri di lingkungan Kementerian ATR/BPN dalam kurun waktu dua tahun terakhir.
“Selain itu, dalam kurun waktu dua tahun, pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) secara mandiri di lingkungan Kementerian ATR/BPN oleh Pak Pudji. Capaian tersebut tentunya perlu dijaga dan dilanjutkan oleh Pak Wahyu karena dapat mendukung satuan kerja di tingkat pusat maupun daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” tutur Ossy.
Pergantian kepemimpinan di lingkungan Itjen ATR/BPN tersebut ditandai dengan serah terima jabatan secara simbolis dari Pudji Prasetijanto Hadi kepada Wahyu Widada. Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama serta jajaran pegawai Itjen Kementerian ATR/BPN. (*)
