OGAN KOMERING ILIR, BERITAANDALAS.COM – Banjir melanda sejumlah wilayah di Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) sepanjang April 2025. Berdasarkan catatan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) OKI, sedikitnya tiga desa di kecamatan tersebut terdampak banjir akibat tingginya curah hujan.
Laporan Pusdalops PB OKI yang diterima di Kayuagung menyebutkan, banjir terjadi pada 18, 19, dan 23 April 2025. Tiga desa yang terdampak langsung yakni Desa Kalideras pada 18 April 2025, Desa Sumber Deras pada 19 April 2025, serta Desa Mekar Wangi pada 23 April 2025.
Selain wilayah di Kecamatan Mesuji, banjir juga berdampak ke sejumlah desa dan kecamatan lain di Kabupaten OKI. Wilayah terdampak tersebut antara lain Desa Petaling di Kecamatan Tulung Selapan, Desa Tebing Suluh di Kecamatan Lempuing, Desa Kota Baru, Desa Pematang Panggang, Desa Sido Basuki, dan Desa Labuhan Jaya di Kecamatan Mesuji, serta Desa Rotan Mulya di Kecamatan Mesuji Raya.
Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD OKI, Ir. Isa Irawan ST mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih melakukan pendataan terhadap dampak banjir, baik yang dialami masyarakat maupun kerusakan pada fasilitas umum.
“Dampak dari musibah ini hingga saat ini masih kami data. Nantinya, jika pendataan sudah selesai, akan kami sampaikan ke publik,” ujarnya.
Ia menambahkan, BPBD OKI bersama Polri, TNI, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, serta masyarakat setempat telah turun langsung ke lapangan untuk melakukan penanganan darurat, termasuk evakuasi warga terdampak dan pembersihan material sisa banjir.
“Berdasarkan laporan terakhir, banjir mulai berangsur surut. Namun, penanganan masih terus dilakukan oleh pemerintah setempat bersama TNI-Polri dan masyarakat, termasuk pembersihan material akibat banjir,” tambahnya.
Sampai berita ini diterbitkan, belum terlihat adanya tindak lanjut dari Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terkait kerusakan aset yang terjadi akibat bencana.
Masyarakat berharap pemerintah daerah dapat segera mengambil langkah konkret dengan memfasilitasi serta menindaklanjuti permasalahan tersebut. Upaya ini diharapkan dapat membuka jalan bagi pengajuan bantuan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di tingkat pusat.
Pasalnya, kerusakan aset yang terjadi merupakan dampak langsung dari bencana yang melanda wilayah tersebut. Oleh karena itu, masyarakat menilai penting adanya perhatian dan dukungan dari pemerintah daerah agar proses pengajuan bantuan dapat segera dilakukan.
Dengan adanya tindak lanjut tersebut, diharapkan aset yang rusak dapat segera diperbaiki bahkan dibangun kembali sehingga dapat kembali dimanfaatkan oleh masyarakat. Dukungan pemerintah dinilai menjadi kunci utama agar proses pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih cepat dan efektif. (Ludfi)
