JAKARTA, BERITAANDALAS.COM — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan sekolah rakyat, salah satu program prioritas Presiden RI, Prabowo Subianto.
Hal ini disampaikan dalam rapat koordinasi dengan Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (30/4/2025).
“Program pemerintah apa pun akan kami dukung. Begitu datanya lengkap, langsung kami proses. Tanah yang memungkinkan dan bisa digunakan, termasuk untuk sekolah rakyat, akan kami sertipikasi sesuai kebutuhan,” ujar Menteri Nusron.
Ia menegaskan pentingnya eksekusi cepat dan tepat dalam penyediaan lahan, dengan catatan agar tidak menggunakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Nusron juga menekankan perlunya kepastian status hukum tanah untuk menghindari tumpang tindih aset.
“Status tanah harus jelas, apakah itu Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pengelolaan (HPL), atau bentuk lainnya. Jangan sampai tanah milik Kemensos, tapi bangunannya milik lembaga lain, karena itu bisa memicu konflik,” tambahnya.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa kebutuhan tanah untuk sekolah rakyat berasal dari usulan pemerintah daerah. Namun, sebagian besar lahan yang diusulkan belum bersertipikat.
“Presiden menargetkan pembangunan dimulai Juli ini, asalkan lahannya clean and clear. Kami berharap hal ini mendapat perhatian dari Menteri Nusron,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Sosial menyerahkan dokumen laporan perkembangan program sekolah rakyat. Program ini mencakup pembangunan 200 sekolah (SD, SMP, SMA) untuk masyarakat kurang mampu, dengan tujuan meningkatkan akses pendidikan dan pemberdayaan sosial.
Turut hadir mendampingi Menteri Nusron antara lain Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana, Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Asnaedi, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Jonahar, serta jajaran pejabat lainnya. (*)
