JAKARTA, BERITAANDALAS.COM — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, secara resmi membuka rapat perdana Joint Coordinating Committee (JCC) untuk proyek Capacity Development for Land Development Policy Making and Land Bank Management Improvement (LANDLAB) yang digelar di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (14/5/2025).
Proyek ini merupakan bagian dari hibah kerja sama antara Japan International Cooperation Agency (JICA) dengan Kementerian ATR/BPN dan Badan Bank Tanah.
“Atas nama Kementerian ATR/BPN, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada JICA atas kepercayaan serta dukungan yang diberikan. Melalui proyek ini, diharapkan kebijakan di bidang pengembangan pertanahan dan pengelolaan Bank Tanah menjadi lebih berkualitas,” ujar Menteri Nusron saat membuka rapat.
Proyek LANDLAB direncanakan berlangsung selama tiga tahun, dari April 2025 hingga April 2028. Melalui forum JCC, disusun langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas dalam perumusan kebijakan pertanahan serta pengelolaan Bank Tanah yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dalam sambutannya, Menteri Nusron menekankan pentingnya kebijakan yang berbasis pada data dan kebutuhan riil masyarakat.
“Kebijakan tidak bisa lagi dibuat berdasarkan insting atau rencana jangka pendek. Harus benar-benar berbasis data dan kebutuhan masyarakat. Dengan begitu, kita tidak lagi menerapkan kebijakan tambal sulam,” tegasnya.
Kepala JICA Indonesia, Takeda Sachiko menyampaikan, bahwa proyek ini merupakan langkah awal untuk memperkuat tata kelola pengembangan pertanahan dan Bank Tanah di Indonesia.
“Jika dibandingkan dengan Jepang, Indonesia memiliki daratan lima kali lebih luas. Ini merupakan potensi besar untuk pengembangan pertanahan yang strategis,” ungkapnya.
Ia juga berharap LANDLAB dapat mendorong pengembangan infrastruktur, termasuk proyek berbasis Transit Oriented Development (TOD).
“Selama pelaksanaan proyek ini, kami sangat mengharapkan masukan dari seluruh instansi yang terlibat. Saya senang kita dapat memulai langkah pertama bersama dalam semangat kerja sama yang produktif,” tambah Takeda.
Rapat ini dihadiri oleh berbagai perwakilan dari kementerian dan lembaga, baik secara langsung maupun daring. Diantaranya adalah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, serta PT MRT Jakarta.
Menteri Nusron turut didampingi oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, beserta sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama dilingkungan Kementerian ATR/BPN. (*)
