OGAN KOMERING ILIR, BERITAANDALAS.COM – Politik selalu menyimpan sisi dingin ketika ambisi bertemu dengan kekuasaan. Pada titik itulah sejarah kerap menjadi korban pertama yang dilupakan. Fenomena yang oleh sejumlah pengamat disebut sebagai amnesia sosiologis kini menjadi sorotan dalam dinamika internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).
Sorotan tersebut mengarah pada naiknya Farid Hadi Sasongko (FHS) ke pucuk kepemimpinan partai. Kini ia memegang dua posisi strategis sekaligus, yakni sebagai Ketua DPC PKB OKI dan Ketua DPRD OKI. Namun dibalik capaian tersebut, muncul kritik yang mempertanyakan proses politik yang mengantarkannya ke posisi itu.
Bagi sebagian kalangan, perjalanan FHS tidak dapat dilepaskan dari peran HM Dja’far Shodiq, figur senior yang selama bertahun-tahun menjadi salah satu aktor penting dalam membangun kekuatan PKB di OKI.
Shodiq dinilai bukan sekadar senior partai, melainkan mentor politik yang membuka jalan, mengenalkan jaringan, serta memberikan ruang bagi FHS ketika namanya belum dikenal luas dalam percaturan politik di Bumi Bende Seguguk.
Kritik paling keras datang dari tokoh penggiat kontrol sosial Kabupaten OKI, Welly Tegalega. Menurutnya, polemik yang berkembang saat ini tidak semata-mata menyangkut pergantian kepemimpinan organisasi, melainkan menyentuh persoalan etika politik yang lebih mendasar.
“Farid hari ini berdiri di puncak tangga yang dibangun oleh Shodiq. Namun ironisnya, setelah sampai di atas, ia justru menendang tangga itu dengan kakinya sendiri,” katanya di Kayuagung, Jumat (12/6/2026).
Menurut Welly, regenerasi kepemimpinan merupakan hal yang wajar dalam organisasi politik. Tidak ada aturan yang melarang kader muda mengambil alih estafet kepemimpinan dari generasi sebelumnya. Politik, kata dia, membutuhkan pembaruan agar tidak terjebak dalam stagnasi.
Namun, persoalannya menjadi berbeda ketika proses pergantian tersebut meninggalkan kesan mengabaikan jasa dan kontribusi pihak yang selama ini berperan besar dalam membesarkan organisasi maupun kader yang bersangkutan.
Dalam pandangannya, persoalan tersebut memang tidak dapat diukur dengan instrumen hukum. Tidak ada aturan pidana yang mengatur bahwa seseorang dapat dihukum karena dianggap melupakan jasa mentor politiknya. Akan tetapi, menurut Welly, masyarakat memiliki ukuran penilaian yang berbeda.
“Ini adalah persoalan moral dan etika yang sangat mendasar. Masyarakat selalu menilai seorang pemimpin bukan hanya dari seberapa banyak kemenangan yang ia raih, tetapi juga dari bagaimana cara ia memperlakukan orang-orang yang pernah membesarkannya,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa sebelum menjadi elite politik seperti saat ini, FHS bukan figur yang memiliki basis massa besar maupun jaringan politik yang kuat. Popularitasnya masih terbatas dan pengaruhnya belum terlalu menonjol di tingkat daerah.
Karena itu, muncul pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat, sejauh mana karier politik Farid akan melesat tanpa dukungan penuh dari Dja’far Shodiq pada masa-masa awal perjalanan politiknya?.
Welly menilai tidak semua kader memperoleh kesempatan yang sama dalam organisasi. Banyak kader yang menghabiskan waktu bertahun-tahun membangun karier politik dari bawah tanpa pernah memperoleh posisi strategis. Sementara itu, Farid, menurut dia, memperoleh akses yang relatif cepat menuju pusat kekuasaan karena kedekatannya dengan struktur elite partai saat itu.
Pada titik inilah kritik mengenai privilege politik muncul. Welly menilai Farid sedang menikmati hasil dari proses panjang yang dibangun oleh orang lain.
“Masalah muncul ketika buah itu sudah dipanen, lalu bertindak seolah-olah dirinya satu-satunya petani yang berkeringat di kebun tersebut. Itu yang membuat publik jengah,” katanya.
Fenomena semacam itu, menurut Welly, bukanlah hal baru dalam dunia politik. Kekuasaan sering menciptakan ilusi bahwa seluruh keberhasilan yang diraih merupakan hasil kemampuan pribadi semata. Padahal, dalam realitas politik, tidak ada pemimpin yang lahir dari ruang kosong.
Selalu ada tim yang bekerja di belakang layar, mentor yang mengambil risiko, serta orang-orang yang membuka jalan sebelum seseorang mencapai puncak kariernya.
Karena itu, ia mengingatkan bahwa ambisi politik merupakan sesuatu yang sah. Bahkan, ambisi sering menjadi bahan bakar utama dalam kompetisi politik. Namun, ambisi dapat berubah menjadi sesuatu yang destruktif ketika membuat seseorang kehilangan ingatan terhadap proses dan orang-orang yang pernah berperan dalam perjalanan hidupnya.
Menurut dia, kemenangan politik yang tercatat secara formal belum tentu identik dengan kemenangan moral di mata publik.
Hari ini FHS memang mengendalikan struktur partai dan memegang jabatan Ketua DPRD OKI. Namun, Welly menilai legitimasi moral merupakan hal yang berbeda dengan legitimasi organisasi.
“Farid harus ingat, ada jarak yang sangat membentang antara memiliki kekuasaan dan mendapatkan penghormatan sejati dari rakyat,” ujarnya.
Welly menambahkan, jabatan sering membuat seseorang tampak besar. Padahal, yang membesar belum tentu kapasitas pribadinya, melainkan kekuasaan yang sedang melekat pada dirinya. Ketika jabatan itu suatu hari berpindah tangan, publik akan dapat menilai siapa yang benar-benar memiliki kualitas kepemimpinan dan siapa yang hanya menikmati momentum.
Sambung dia, sejarah resmi organisasi memang akan mencatat siapa yang menang dan siapa yang menduduki jabatan tertentu. Namun, ingatan masyarakat sering kali menyimpan catatan yang berbeda.
Publik tidak hanya mengingat pemenang, tetapi juga siapa yang berjasa mengantarkan seseorang menuju garis akhir.
“Catatan publik akan bertahan jauh lebih lama daripada masa jabatan yang sedang diemban saat ini. Termasuk dampaknya terhadap hubungan kekeluargaan yang ikut dipertaruhkan demi ambisi sesaat,” kata Welly.
Ditengah derasnya kritik tersebut, Farid Sasongko memberikan tanggapan. Kepada media, ia menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan DPP PKB kepada dirinya untuk memimpin partai di tingkat kabupaten.
Farid menegaskan bahwa amanah tersebut akan digunakan untuk melanjutkan capaian yang telah dibangun kepengurusan sebelumnya sekaligus memperkuat konsolidasi partai hingga ke tingkat akar rumput.
“Kepercayaan ini adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Saya mengucapkan terima kasih kepada DPP PKB, DPW PKB Sumsel, para kader, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan. Ke depan, fokus kami adalah menjaga soliditas partai, memperkuat komunikasi dengan masyarakat, dan melanjutkan perjuangan politik PKB demi kepentingan rakyat,” ujarnya.
Farid juga menegaskan bahwa keberhasilan PKB selama ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh kader dan pengurus partai. Karena itu, ia mengajak seluruh elemen partai untuk tetap menjaga persatuan menjelang berbagai agenda politik mendatang.
Ia sekaligus menepis anggapan bahwa dirinya menyingkirkan Dja’far Shodiq dari panggung politik PKB OKI. Menurut Farid, keberadaan Shodiq sebagai Ketua Dewan Syuro justru menjadi kekuatan penting bagi partai.
“Kita harus tetap kompak dan menjaga semangat kebersamaan. Kehadiran HM Dja’far Shodiq sebagai Ketua Dewan Syuro tentu menjadi kekuatan tersendiri bagi PKB OKI. Pengalaman dan kapasitas beliau akan menjadi modal penting dalam membimbing serta mengawal perjalanan partai ke depan,” kata Farid.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dibalik pergantian kepemimpinan yang terjadi, perdebatan sesungguhnya bukan semata-mata soal jabatan. Yang dipersoalkan adalah bagaimana sebuah organisasi politik memaknai loyalitas, menghormati sejarah, dan menjaga etika dalam proses regenerasi.
Sebab, dalam politik, kekuasaan bisa datang dan pergi. Jabatan memiliki batas waktu. Namun, penghormatan terhadap jasa, loyalitas, dan rekam jejak seseorang sering kali bertahan jauh lebih lama dibandingkan masa kekuasaan itu sendiri. (Ludfi)
