OGAN KOMERING ILIR, BERITAANDALAS.COM – Polemik berkepanjangan terkait penyaluran dana plasma dari PT. Selatan Agro Makmur Lestari (SAML) kepada Koperasi Sejahtera Bersama (KSB) di Desa Bukit Batu, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, terus menyedot perhatian publik.
Selain dugaan pemotongan dana plasma sebesar 15 persen oleh Pemerintah Desa Bukit Batu yang diklaim untuk kepentingan pembangunan desa, kini muncul persoalan baru yang tak kalah meresahkan.
Koperasi Sejahtera Bersama (KSB) diduga memungut biaya sebesar Rp3.000 per ton dari setiap armada pengangkut tandan buah segar (TBS). Namun hingga saat ini, belum ada laporan resmi terkait jumlah total dana yang telah dikumpulkan maupun rincian penggunaannya.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan besar ditengah masyarakat mengenai transparansi pengelolaan dana dan akuntabilitas pihak koperasi maupun Pemerintah Desa Bukit Batu.
Permasalahan semakin kompleks dengan ketidakjelasan nasib dana dari lahan plasma seluas 84 hektare yang kini tengah disengketakan. Dari total luas tersebut, 58 hektare diklaim oleh Pemerintah Desa Bukit Batu, namun saat ini disarankan untuk dibekukan. Sementara itu, dana dari sisa lahan yang tidak tercatat secara resmi hingga kini belum diketahui kemana alirannya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten OKI, Farid Hadi Sasongko menyatakan, bahwa pihaknya siap memfasilitasi proses penyelesaian secara terbuka dengan melibatkan seluruh pihak terkait.
“Intinya, kami siap menerima dan menindaklanjuti setiap keluhan masyarakat. Kami akan memfasilitasi audiensi, memanggil pihak-pihak terkait, dan bersama-sama mencari solusi agar permasalahan ini bisa tuntas,” ujar Farid Hadi kepada BERITAANDALAS.COM di ruang kerjanya, Senin (23/6/2025).
Sementara itu, berdasarkan pantauan BERITAANDALAS.COM, Ketua KSB dan pihak PT SAML hingga kini belum memberikan keterangan resmi. Upaya konfirmasi telah dilakukan melalui sejumlah kontak WhatsApp, namun belum mendapat respons.
Masyarakat berharap keterlibatan DPRD OKI dapat menjadi titik terang untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, sekaligus memastikan bahwa dana plasma yang menjadi hak para anggota atau warga Desa Bukit Batu tersalurkan secara adil dan transparan. (Ludfi)
