PURWOREJO, BERITAANDALAS.COM — Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) yang dicanangkan secara nasional pada Kamis (7/8/2025) diyakini menjadi langkah strategis dalam mempercepat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terintegrasi melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP).
“Pencanangan GEMAPATAS ini bukan sekadar seremoni, melainkan tonggak penting dalam mengakselerasi pelaksanaan PTSL terintegrasi lewat ILASPP, yang pengukurannya direncanakan mulai Agustus 2025,” ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Sesditjen SPPR) Yoga Suwarna, di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.
GEMAPATAS 2025 menargetkan pengukuran dan pemetaan tanah seluas 682.016 hektare, atau setara 2 juta bidang tanah. Selain fokus pada aspek teknis pengukuran, program ini juga menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam penataan batas tanah secara legal dan jelas.
Menurut Yoga, GEMAPATAS memiliki tiga tujuan utama, yakni meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memasang dan menjaga tanda batas tanah, mencegah potensi konflik antarwarga, serta sebagai langkah awal pengamanan aset melalui kepastian hukum atas kepemilikan tanah.
“Masyarakat diimbau untuk memasang patok tanda batas sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997,” tambahnya.
Pencanangan GEMAPATAS 2025 dipimpin langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid di Kabupaten Purworejo, dan secara serentak dilakukan di 22 kabupaten yang tersebar di delapan provinsi: Riau, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat.
“GEMAPATAS bukan sekadar ajakan, tapi gerakan kolektif menuju kepastian hukum atas tanah yang berkeadilan dan berkelanjutan,” tegas Yoga. (*)
