OGAN KOMERING ILIR, BERITAANDALAS.COM – Ratusan warga Desa Pematang Panggang, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dipastikan akan menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Kantor Pengadilan Negeri (PN) Kayuagung pada Senin (8/9/2025) besok.
Aksi tersebut diperkirakan diikuti sekitar 600 orang dengan menggunakan 30 unit kendaraan, sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan yang telah disampaikan kepada Kapolres OKI.
Camat Mesuji, Husni, membenarkan adanya aksi tersebut. Ia menjelaskan bahwa masyarakat Pematang Panggang ingin menyuarakan aspirasinya terkait putusan hukum yang menimpa kepala desa mereka.
“Benar, terkait kasus Kades Pematang Panggang soal ijazah, dijatuhi hukuman 1 tahun 3 bulan. Masyarakat ingin menyampaikan suara mereka ke pengadilan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan. Aspirasi ini muncul karena mereka merasa masih sangat membutuhkan kepala desanya,” ujar Husni, Ahad (7/9/2025).
Berdasarkan surat pemberitahuan yang ditandatangani koordinator lapangan (korlap) aksi, susunan acara meliputi orasi damai di halaman PN Kayuagung serta audiensi masyarakat dengan Ketua Pengadilan Negeri Kelas I.B bersama majelis hakim. Dalam aksinya, peserta akan membawa perlengkapan berupa karton, spanduk, dan pengeras suara (toa).
Sebagai langkah antisipasi dan pengamanan, Polres OKI melalui Satuan Lalu Lintas telah mengumumkan rekayasa arus lalu lintas di sekitar lokasi aksi. Sejumlah ruas jalan di depan PN Kayuagung akan ditutup sementara, dan pengendara diimbau untuk menggunakan jalur alternatif.
Dalam edaran resmi Satlantas Polres OKI, masyarakat diminta mengikuti arahan petugas di lapangan demi kelancaran arus lalu lintas. Titik penutupan jalan meliputi simpang 4 lampu merah, simpang 4 tol, serta akses menuju area perkantoran PN, Kejaksaan, dan BPBD OKI.
Ujian Demokrasi Rakyat
Aksi ini bukan hanya wujud penyampaian aspirasi warga, tetapi juga simbol partisipasi masyarakat dalam proses hukum dan demokrasi. Kehadiran warga Pematang Panggang secara berduyun-duyun ke PN Kayuagung menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya ditentukan di ruang sidang, melainkan juga melalui suara rakyat yang ingin didengar.
Di tengah dinamika sosial yang berkembang, aksi ini menjadi ujian kedewasaan demokrasi di Kabupaten OKI. Masyarakat berharap, suara mereka dapat menjadi pertimbangan majelis hakim sebelum mengambil keputusan akhir. Harapan sederhana mereka sama, hadirnya keadilan yang berpihak pada kebenaran dan kepentingan rakyat banyak. (Ludfi)
