JAKARTA, BERITAANDALAS.COM – Menjelang penutup tahun 2025, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang menunjukkan tren positif.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, memaparkan perkembangan tersebut dalam rapat panitia kerja (panja) DPR RI tentang PNBP di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (17/11/2025).
Menurut Dalu, hingga 12 November 2025 capaian PNBP telah menyentuh angka Rp 2,63 triliun, atau 82,12% dari target tahun 2025 yang dipatok sebesar Rp 3,21 triliun.
“Target ini disusun berdasarkan perhitungan potensi layanan pertanahan dan tata ruang, serta didukung optimalisasi pelayanan yang terus ditingkatkan,” ujarnya.
Capaian 2025 juga menunjukkan tren pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada aspek pemeliharaan data pendaftaran tanah misalnya, per 31 Oktober 2025 tercatat penerimaan Rp 750,15 miliar, meningkat dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp 642,13 miliar.
Melihat perkembangan tersebut, Kementerian ATR/BPN berencana merevisi beberapa regulasi terkait jenis dan tarif PNBP. Beberapa aturan yang tengah disiapkan revisinya antara lain PP Nomor 128 Tahun 2015, PMK Nomor 143/PMK.02/2021, dan PMK Nomor 180/PMK.02/2021. Sementara itu, PMO Nomor 98 Tahun 2024 tetap berlaku dan tidak termasuk dalam daftar revisi.
Dalu juga menjelaskan kelompok layanan yang menjadi sumber PNBP, mulai dari layanan pertanahan dan pendidikan, penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), pertimbangan teknis pertanahan, hingga pelatihan teknis pertanahan.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, mengapresiasi capaian PNBP Kementerian ATR/BPN yang terus menunjukkan peningkatan sepanjang 2020–2025.
“Dari target Rp 3,2 triliun, semoga dapat tercapai pada Desember 2025. Penyesuaian tarif PNBP hendaknya juga diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan,” ujarnya dihadapan jajaran pimpinan tinggi Kementerian ATR/BPN yang menghadiri rapat. (*)
