JAKARTA, BERITAANDALAS.COM – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengusulkan pagu anggaran sebesar Rp10.608.191.532.000 untuk rencana kerja Kementerian ATR/BPN tahun anggaran 2027. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi II DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
“Sesuai Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas, pagu indikatif Kementerian ATR/BPN tahun 2027 akan difokuskan pada program dukungan manajemen sebesar Rp7,31 triliun atau 68,9%, program pengelolaan dan pelayanan pertanahan Rp2,56 triliun atau 24,2%, serta program penyelenggaraan penataan ruang sebesar Rp724 miliar atau 6,8%,” ujar Menteri Nusron.
Dalam rapat yang membahas Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian/Lembaga tahun 2027 tersebut, Menteri Nusron menjelaskan bahwa anggaran itu akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian. Fokus penggunaannya meliputi penguatan layanan pertanahan, percepatan program strategis nasional, serta peningkatan kualitas penataan ruang di berbagai wilayah Indonesia.
Selain pagu anggaran tersebut, Kementerian ATR/BPN juga mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp3,23 triliun guna memperkuat pelaksanaan program prioritas nasional. Tambahan dana itu direncanakan untuk mendukung belanja pegawai, penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, serta percepatan pembangunan tiga juta rumah.
“Ini sifatnya usulan, kalau disetujui alhamdulillah,” kata Menteri Nusron.
Dalam rapat tersebut, Menteri Nusron didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama. Sementara itu, seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia mengikuti jalannya rapat secara daring.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Nusron juga melaporkan capaian kinerja dan realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN hingga awal Juni 2026. Hingga 6 Juni 2026, realisasi anggaran tercatat mencapai Rp3.184.895.696.643 atau 36,23% dari total pagu sebesar Rp8.791.048.122.000.
“Penyerapan anggaran Kementerian ATR/BPN per tanggal 6 Juni 2026 adalah sebesar Rp3,18 triliun atau telah mencapai 36,23%. Meningkat secara year on year dibandingkan tahun 2025 yang sebesar 35,40%. Naik 0,9%,” ungkapnya.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, mengapresiasi capaian tersebut. Dalam rapat itu, Komisi II DPR RI menyatakan telah menerima penyampaian pagu indikatif RAPBN 2027 Kementerian ATR/BPN sekaligus mendukung usulan tambahan pagu anggaran sebesar Rp3.233.564.877.718 untuk dibahas lebih lanjut pada rapat berikutnya.
“Komisi II DPR RI mendukung sepenuhnya usulan tambahan anggaran tersebut dan akan membahasnya secara mendalam pada Raker dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang akan datang,” ujar Dede Yusuf. (*)
