MUSI RAWAS UTARA, BERITAANDALAS.COM – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus memperkuat kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui apel kesiapsiagaan penanggulangan karhutla tahun 2026 Provinsi Sumsel yang digelar di Kota Palembang, Rabu (6/5/2026).
Apel dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago dan didampingi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran pemerintah daerah se-Sumsel, TNI/Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Manggala Agni, serta berbagai pemangku kepentingan terkait.
Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) juga hadir dalam kegiatan tersebut, diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan, Ir. Asim, serta Kepala BPBD Kabupaten Muratara.
Dalam amanatnya, Menko Polkam Djamari Chaniago menyampaikan bahwa pemerintah telah mengaktifkan kembali Desk Penanggulangan Karhutla guna memperkuat koordinasi nasional dalam penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan.
“Reaktivasi desk ini merupakan amanat Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, khususnya untuk memperkuat koordinasi, sinkronisasi pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kebijakan pengendalian karhutla secara nasional,” ujar Djamari.
Ia juga menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh kepala daerah agar keberhasilan pengendalian karhutla selama beberapa tahun terakhir dapat dipertahankan dan ditingkatkan.
“Pemerintah tidak boleh lengah. Seluruh komponen bangsa harus memperkuat kesiapsiagaan, meningkatkan mitigasi, dan membangun kerja sama yang solid agar karhutla dapat ditekan hingga titik minimal,” tegasnya.
Menurut Djamari, Sumatera Selatan menjadi salah satu wilayah prioritas pengendalian karhutla karena memiliki tingkat kerawanan cukup tinggi akibat karakteristik lahan gambut, lahan mineral kering, area perkebunan, serta riwayat kebakaran yang berulang.
Berdasarkan data Sipongi Kementerian Kehutanan tahun 2026, luas indikasi kebakaran di Sumsel selama Januari hingga Maret 2026 mencapai 68,45 hektare. Sementara secara nasional, luas indikasi kebakaran mencapai 55.324,19 hektare.
Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan pemerintah telah banyak belajar dari pengalaman penanganan karhutla di masa lalu. Menurutnya, angka kejadian karhutla terus mengalami penurunan, termasuk saat menghadapi siklus El Nino.
“Tahun 2015 luas karhutla mencapai 2,6 juta hektare, kemudian turun menjadi 1,6 juta hektare pada 2019, dan pada 2023 berhasil ditekan menjadi 1,1 juta hektare. Tahun 2025 juga berhasil kita tekan dari 376.805,05 hektare pada 2024 menjadi 359.619,42 hektare,” jelas Raja Juli Antoni.
Ia menilai keberhasilan pengendalian karhutla tidak terlepas dari semakin baiknya koordinasi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah pusat dan daerah, serta meningkatnya partisipasi masyarakat melalui pembentukan forum Masyarakat Peduli Api (MPA). Selain itu, penegakan hukum yang tegas terhadap oknum korporasi maupun individu penyebab karhutla juga menjadi faktor penting dalam menekan angka kebakaran.
Di sisi lain, Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan, Ir. Asim menegaskan, bahwa pengendalian karhutla tidak dapat dilakukan secara parsial dan harus melibatkan seluruh pihak.
“Semua persiapan, termasuk apel ini, merupakan bagian dari upaya meruntuhkan ego sektoral. Pengendalian karhutla tidak bisa dibebankan hanya kepada satu instansi saja,” katanya.
Ia menambahkan, Pemkab Muratara telah melakukan berbagai langkah strategis, seperti penguatan patroli terpadu, optimalisasi teknologi pemantauan hotspot, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lapangan.
“Upaya pengendalian karhutla harus dilakukan secara terintegrasi mulai dari pusat hingga daerah dengan melibatkan masyarakat. Edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi faktor krusial dalam menekan angka kejadian karhutla,” ujar Asim.
Apel kesiapsiagaan ini juga menjadi momentum untuk memastikan kesiapan personel, peralatan, dan koordinasi lintas sektor menjelang puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi dalam beberapa bulan mendatang.
Melalui kegiatan tersebut, seluruh pemangku kepentingan diharapkan semakin meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat kolaborasi dalam mencegah serta menanggulangi karhutla demi menjaga kualitas lingkungan dan melindungi masyarakat dari dampak bencana asap. (Sin)
