OGAN KOMERING ILIR, BERITAANDALAS.COM – Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2025 di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menuai sorotan tajam dari masyarakat. Banyak orang tua siswa merasa kecewa lantaran anak-anak mereka gagal diterima di sekolah negeri favorit, akibat pembatasan kuota yang diterapkan oleh Kementerian Pendidikan RI.
Situasi ini mendapat perhatian langsung dari anggota DPR RI dapil Sumatera Selatan II, Askweni. Politisi asal OKI itu menyatakan kesiapannya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat agar kebijakan tersebut dapat dievaluasi oleh pemerintah pusat.
“Saya sudah menerima laporan dari para guru di Kecamatan Cengal, khususnya dari SMAN 1 Cengal dan SMAN 27 OKI. Mereka sudah mengajukan permohonan penambahan kuota untuk tahun ajaran 2025/2026, dan saya sudah minta agar segera dibuatkan surat resmi ke kementerian. Saya akan mengawal ini,” ujar Askweni, Kamis (26/6/2025).
Dari laporan sebelumnya, SMPN 2 Kayuagung menjadi salah satu sekolah yang terdampak kebijakan pembatasan kuota. Ketua Panitia Penerimaan Siswa Baru, Paisin S.Pd menyampaikan, bahwa sekitar 50 calon siswa terpaksa ditolak karena keterbatasan daya tampung.
“Ini bukan hanya terjadi di sekolah kami, tapi juga di sekolah negeri lainnya. Kami hanya bisa meminta maaf karena kebijakan ini berada di luar kendali pihak sekolah,” jelas Paisin, Rabu (25/6/2025).
Paisin mengungkapkan bahwa banyak wali murid kecewa karena tidak bisa menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah negeri yang dekat dan memiliki reputasi baik. Harapan masyarakat kini tertuju pada Askweni untuk menyuarakan kondisi ini ke tingkat nasional.
“Kami berharap melalui Pak Askweni, kebijakan ini bisa dikaji ulang. Jangan sampai aturan justru menjadi penghalang bagi anak-anak kami untuk mendapat pendidikan yang layak,” tambahnya.
Nama Askweni sendiri dikenal luas dikalangan pendidik. Ia pernah menjadi sorotan publik karena vokal menentang praktik pungli dalam pencairan tunjangan guru di daerah terpencil.
Kini, masyarakat berharap agar Askweni kembali menunjukkan keberpihakannya pada dunia pendidikan, dengan mendorong lahirnya kebijakan PPDB yang lebih adil dan sesuai dengan realitas di daerah.
“Jangan biarkan aturan administratif menjadi pagar pembatas bagi masa depan anak-anak kami,” tutup Paisin. (Ludfi)
