JAKARTA, BERITAANDALAS.COM – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan pentingnya kebijakan tata ruang yang terintegrasi sebagai dasar bagi pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran dan tahan terhadap berbagai tantangan. Hal ini disampaikannya saat menjadi keynote speaker dalam ajang International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (12/6/2025).
“Pembangunan infrastruktur memerlukan tanah. Namun tanah itu sendiri membutuhkan kepastian hukum, aksesibilitas, zonasi yang jelas, serta harmonisasi dengan aspek lingkungan dan sosial,” ujar Wamen Ossy.
Ia menambahkan bahwa Kementerian ATR/BPN tengah bekerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga untuk menyusun satu kebijakan perencanaan tata ruang terpadu, yang mengintegrasikan pemanfaatan lahan, perencanaan sektoral, serta tujuan pembangunan ke dalam satu kerangka tata kelola yang komprehensif.
Dalam pidatonya yang bertajuk ‘Right Infrastructure in the Right Place: Spatial Planning for Impactful Infrastructure’, Wamen Ossy menekankan bahwa pembangunan infrastruktur tidak cukup hanya didasarkan pada pertimbangan teknis, melainkan juga harus menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.
Ia mencontohkan pentingnya meningkatkan pelayanan publik, seperti memperkuat konektivitas ke wilayah terluar dan kurang terlayani, membangun fasilitas kesehatan di lokasi strategis, serta menyediakan hunian terjangkau dekat pusat aktivitas ekonomi.
Tak hanya aspek sosial, Wamen Ossy juga menyoroti perlunya memastikan ketahanan infrastruktur terhadap risiko perubahan iklim dan bencana alam. Dalam hal ini, perencanaan tata ruang dinilai sebagai alat mitigasi yang efektif.
Sebagai langkah konkret, Kementerian ATR/BPN telah menginisiasi sejumlah kebijakan adaptasi terhadap perubahan iklim, antara lain melalui pemetaan wilayah rawan banjir dan gempa bumi, penerapan regulasi zonasi untuk mencegah permukiman di area berisiko, serta pengalokasian ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan perkotaan.
“Kami menyadari bahwa upaya ini belum sempurna, tetapi kami terus berbenah dan berinovasi demi masa depan Indonesia yang lebih baik,” tutur Wamen Ossy.
Dalam kesempatan tersebut, Wamen Ossy hadir didampingi oleh Wakil Pembina Ikatan Istri Karyawan dan Karyawati (Ikawati) ATR/BPN Wida Ossy Dermawan, Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana, Tenaga Ahli Administrasi Negara dan Good Governance Ajie Arifuddin, serta Tenaga Ahli Bidang Percepatan Penyelesaian Isu Strategis, Hendri Teja.
Konferensi ICI 2025 sendiri berlangsung pada 11–12 Juni 2025, dan turut menghadirkan sejumlah menteri serta kepala lembaga dari Kabinet Merah Putih sebagai pembicara kunci di hari kedua. (*)
