MUSI RAWAS UTARA, BERITAANDALAS.COM – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik Pelayanan Statistik Terpadu (PST) sebagai langkah strategis untuk meningkatkan mutu data sekaligus kualitas layanan informasi statistik bagi masyarakat. Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat BPS Muratara pada Jumat (20/2/2026).
Forum tersebut dihadiri Kepala BPS Muratara Eko Trisdarmanto, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Alamudin, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Yusnasdi, perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), akademisi, serta para pemangku kepentingan. Pertemuan ini menjadi ruang dialog terbuka untuk menampung saran publik dalam meningkatkan pelayanan statistik terpadu, termasuk pengembangan layanan digital seperti perpustakaan statistik dan akses data daring.
Dalam paparannya, Kepala BPS Muratara menekankan pentingnya sinergi antar instansi sesuai amanat regulasi penyelenggaraan statistik sektoral. BPS Muratara berperan sebagai pembina data, sedangkan OPD sebagai produsen data bertanggung jawab memastikan informasi yang disampaikan akurat, konsisten, dan sesuai standar.
Pada kesempatan tersebut, Kepala BPS Muratara juga memaparkan rencana penyajian data komprehensif daerah melalui publikasi Muratara dalam angka 2026, yang akan memuat indikator pembangunan, statistik sektoral, serta gambaran kondisi sosial ekonomi wilayah.
Forum ini turut menyoroti capaian Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Musi Rawas Utara tahun 2024 yang berada pada angka 2,30 dengan kategori “cukup”. Capaian ini menjadi perhatian bersama agar OPD memperkuat kolaborasi dalam penyediaan data sektoral yang akurat dan terstandar. Pembinaan sebelumnya telah dilakukan pada sektor ketahanan pangan dan kesehatan, namun peningkatan kualitas data dinilai masih perlu diperkuat.
Kepala Diskominfo Muratara menegaskan pentingnya profesionalisme walidata OPD dalam penyampaian data. Ia menekankan bahwa Forum Satu Data yang bersekretariat di Bappeda membutuhkan data valid dan tepat waktu. Penerapan kebijakan Satu Data Indonesia dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan transparan guna mendukung perencanaan serta pengendalian pembangunan.
Adapun standar layanan PST yang diperkenalkan meliputi konsultasi statistik, layanan perpustakaan data, serta kunjungan langsung. Ke depan, layanan konsultasi diharapkan semakin berkembang secara digital untuk meningkatkan kecepatan respons, transparansi, dan akuntabilitas publik. (Sin)
