JAKARTA, BERITAANDALAS.COM – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyatakan komitmennya untuk menuntaskan sertipikasi tanah wakaf yang belum terdaftar dalam lima tahun ke depan.
Komitmen ini ditegaskan saat penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian ATR/BPN dan Dewan Masjid Indonesia (DMI) dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Halal Bihalal DMI di Tavia Heritage Hotel, Jakarta, Sabtu (17/5/2025).
“Kami bertekad bahwa dalam lima tahun ini, minimal 90% tanah wakaf yang belum terdaftar bisa kita selesaikan. MoU ini sangat membantu kerja kami di Kementerian ATR/BPN,” ujar Menteri Nusron.
Berdasarkan data Kementerian Agama, dari total 561.909 bidang tanah wakaf di Indonesia, baru 267.994 bidang yang telah terdaftar dengan luas mencapai 25.874 hektare. Artinya, baru sekitar 47,6% tanah wakaf yang telah bersertipikat. Khusus pada tahun 2025, tercatat sebanyak 2.411 bidang tanah wakaf telah berhasil disertipikasi.
Untuk mempercepat proses tersebut, sejak 1 Maret 2025, Kementerian ATR/BPN telah membuka loket khusus yang melayani sertipikasi tanah wakaf, tanah milik yayasan, dan organisasi masyarakat. Langkah ini diambil guna memotong rantai birokrasi yang selama ini kerap menjadi hambatan.
“Setiap tahun kami menerbitkan sekitar 7 juta sertipikat, termasuk melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Maka dari itu, percepatan untuk tanah wakaf sangat penting agar tidak tertunda oleh antrean panjang,” jelas Nusron.
Penandatanganan MoU ini juga menjadi wujud sinergi antara Kementerian ATR/BPN dan DMI dalam hal pendaftaran tanah serta pemberian asistensi hukum untuk pencegahan dan penanganan persoalan pertanahan terkait aset milik DMI.
Ketua Umum DMI M. Jusuf Kalla dalam sambutannya menyampaikan, bahwa sertipikasi tanah wakaf menjadi salah satu prioritas DMI pada periode 2024–2025. Ia menekankan pentingnya legalitas tanah wakaf untuk mencegah konflik, khususnya di lembaga pendidikan.
“Konflik jarang terjadi di masjid, tetapi cukup sering terjadi di sekolah, terutama menyangkut klaim dari keturunan pewakif. Kami tidak ingin hal seperti ini terjadi di masjid-masjid,” ujar Jusuf Kalla.
Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional, antara lain Menteri ATR/Kepala BPN periode 2016–2022 Sofyan A. Djalil, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, para anggota DMI dari seluruh Indonesia, serta perwakilan lembaga dan organisasi keagamaan lainnya. (*)
