JAKARTA, BERITAANDALAS.COM – Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Pudji Prasetijanto Hadi, memimpin entry meeting pemeriksaan laporan keuangan pinjaman tahun 2024 untuk program percepatan reforma agraria (one map project), Kamis (15/5/2025).
Dalam sambutannya, Pudji mengimbau seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN untuk menjalin kerja sama yang terbuka dan komunikatif dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
“Saya mohon kepada bapak/ibu untuk bekerja sama secara terbuka dengan rekan-rekan dari BPK RI. Konsultasikan dan komunikasikan setiap permasalahan yang ada. Insyaallah, dengan komunikasi yang baik, semua kendala bisa diselesaikan,” ujar Pudji dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta.
Ia juga mengingatkan bahwa pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukan berarti instansi terbebas dari potensi kesalahan. Oleh karena itu, seluruh jajaran diminta tetap waspada terhadap kemungkinan kekeliruan, termasuk yang berpotensi menimbulkan implikasi hukum.
Lebih lanjut, Pudji menegaskan pentingnya kelancaran proses pemeriksaan demi mendukung pelaksanaan program-program strategis kementerian. Ia juga menegaskan komitmen Kementerian ATR/BPN terhadap transparansi.
“Kami siap mendukung kelancaran kegiatan BPK RI, termasuk dalam memberikan data yang diperlukan,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Penanggung Jawab dari BPK RI, Erwin Djuty menjelaskan, bahwa pemeriksaan akan berlangsung selama 30 hari, mulai dari 16 Mei hingga 26 Juni 2025. Ia berharap proses pemeriksaan dapat berlangsung dengan komunikasi yang baik antara tim pemeriksa dan entitas yang diperiksa.
Erwin juga menekankan bahwa hasil pemeriksaan ini merupakan instrumen penting untuk memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.
Entry Meeting ini turut dihadiri oleh Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN Dalu Agung Darmawan, Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR) Virgo Eresta Jaya, serta sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama dilingkungan Kementerian ATR/BPN. (*)
