JAKARTA, BERITAANDALAS.COM – Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bukan sekadar instrumen administratif, melainkan representasi nyata dari tanggung jawab kementerian kepada masyarakat. Inspektur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, menegaskan bahwa akuntabilitas tidak hanya soal pelaporan anggaran, tetapi juga menyangkut kualitas kinerja dan dampak nyata dari penggunaan anggaran.
“Ketika kita berbicara soal SAKIP, sejatinya kita sedang membahas akuntabilitas atas amanah rakyat. Misalnya, jika sebuah kantor menerima anggaran Rp4 miliar, maka harus bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya, dipakai untuk apa, buktinya apa, dan apakah sesuai rencana. Itu yang harus dijawab,” ujar Dalu dalam webinar Roadmap Menuju Predikat SAKIP A yang diselenggarakan BPSDM bersama Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Selasa (1/7/2025).
Dalu menilai, keberhasilan implementasi SAKIP membutuhkan kolaborasi seluruh bagian organisasi. Ia mengibaratkan instansi pemerintah seperti tubuh manusia, di mana semua organ harus bekerja secara harmonis agar sistem berjalan optimal.
“Kalau kita ingin SAKIP kita bagus, seluruh organ di kantor harus bergerak bersama sesuai fungsinya masing-masing,” tegasnya.
Lebih lanjut, Dalu menekankan pentingnya integritas dan pemahaman menyeluruh terhadap tanggung jawab kinerja.
“SAKIP adalah cara pemerintah merencanakan, melaksanakan, mengukur, dan melaporkan hasil kerja secara terbuka, terukur, dan bertanggung jawab kepada rakyat,” ujarnya.
Senada dengan itu, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, menyoroti pentingnya kepemimpinan aktif dan bertanggung jawab di setiap lini organisasi sebagai kunci utama meraih predikat SAKIP A.
“Tanpa kebersamaan, sangat kecil kemungkinan kita bisa mencapai SAKIP A. Semua pihak memegang tanggung jawab besar untuk bersama-sama mewujudkannya,” ungkap Pudji.
Menurutnya, seorang pemimpin tidak cukup hanya menduduki jabatan struktural, tetapi harus hadir sebagai teladan yang membimbing dan mengawasi secara langsung.
“Jika pemimpin hanya duduk di belakang meja, akan muncul potensi masalah birokrasi. Pengawasan adalah tugas utama seorang pemimpin,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya komunikasi yang intensif antara pimpinan dan bawahan, serta dengan para mitra eksternal. Pudji menyebut banyak permasalahan hukum terjadi akibat lemahnya komunikasi dan koordinasi.
“Perubahan budaya kerja menuju SAKIP A harus dimulai dari niat dan komitmen pimpinan. Bersama Inspektorat Jenderal, kami akan bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang tidak menunjukkan dukungan nyata terhadap agenda perbaikan ini,” katanya.
“Kalau tidak dipaksa atau ditekan, saya yakin tidak akan tercapai. Harus ada sanksi bagi yang tidak menunjukkan semangat,” tambahnya.
Webinar ini juga menghadirkan Inspektur Wilayah I, Arief Mulyawan, sebagai narasumber. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 1.000 peserta yang terdiri atas Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi, serta jajaran pusat dan daerah. (*)
