JAKARTA, BERITAANDALAS.COM – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar rapat kerja bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Senin (19/5/2025).
Pertemuan ini bertujuan mengevaluasi kinerja Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi diseluruh Indonesia, sekaligus membahas berbagai isu pertanahan dan tata ruang.
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan bahwa rapat ini merupakan tindak lanjut dari evaluasi kinerja triwulan I yang sebelumnya telah dilakukan.
“Satu bulan lalu, kami mengundang Menteri ATR/Kepala BPN untuk evaluasi kinerja triwulan I. Saat itu, capaian kinerja masih di bawah 25%, meski serapan anggaran cukup baik. Hari ini kami ingin mengetahui kendala yang menyebabkan rendahnya kinerja tersebut dan langkah-langkah perbaikannya ke depan,” jelas Rifqinizamy dalam sambutannya di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Jakarta.
Rapat kerja ini membahas beberapa poin utama, antara lain reforma agraria dan legalisasi aset, konsolidasi kebijakan pertanahan dan tata ruang, penanganan sengketa dan konflik pertanahan, serta reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan pertanahan.
Rifqinizamy juga menyoroti pentingnya pembenahan tata kelola keuangan di internal Kementerian ATR/BPN.
“Kemarin saya berkomunikasi dengan BPK. Harus ada perhatian khusus terhadap tata kelola keuangan 2024. Jika tidak segera dibenahi, dikhawatirkan laporan keuangan tahun ini tidak akan kembali meraih predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) seperti tahun-tahun sebelumnya,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, menekankan pentingnya komunikasi yang efektif antara pusat dan daerah untuk mempercepat penyelesaian permasalahan pertanahan.
“Komunikasi informal sangat dibutuhkan agar permasalahan di daerah bisa cepat teridentifikasi dan ditangani. Diharapkan data awal segera tersedia agar permasalahan bisa diselesaikan secara cepat dan tepat,” ungkap Pudji.
Ia juga meminta seluruh Kanwil BPN Provinsi segera menindaklanjuti hasil rapat ini dalam waktu tiga hari.
“Apa yang sudah kita bahas sejak pagi hari ini agar segera ditindaklanjuti dan disampaikan paling lambat hari Kamis. Setelah itu akan saya laporkan kepada Pak Menteri dan Komisi II DPR RI. Termasuk isu-isu penting seperti HGU dan HGB,” tandasnya.
Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi II DPR RI, Aziz Subekti, menyatakan dukungan penuh terhadap Kementerian ATR/BPN, khususnya dalam upaya penyelesaian konflik pertanahan.
“Pesan Presiden jelas: negara harus hadir dan berpihak pada rakyat kecil. Kita semua punya tujuan yang sama, yaitu menyelesaikan persoalan pertanahan secara serius. Semoga ada semangat bersama dan tidak ada lagi ruang gelap dalam penyelesaian sengketa,” ujar Aziz.
Rapat ini dihadiri oleh para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, serta Kepala Kanwil BPN Provinsi beserta jajarannya, baik secara langsung maupun daring. (*)
